Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus Kuranji

Pengawasan keuangan dalam konteks otonomi khusus merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Khususnya dalam kasus Kuranji, dimana keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga keuangan yang sehat dan transparan.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, “Tantangan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus seperti Kuranji membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien.”

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus Kuranji juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BPKP, dan lembaga pengawas keuangan lainnya.

Dalam hal ini, peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan daerah harus turut serta dalam mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran dengan baik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. H. Siti Nurbaya, M.Sc., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan otonomi khusus seperti Kuranji akan memberikan tekanan positif kepada pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.”

Dengan demikian, tantangan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Kuranji bisa diatasi dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, BPKP, lembaga pengawas keuangan, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.